Diduga Nistakan Agama di Persidangan, Ahok Kembali Dilaporkan ke Bareskrim

388POKER - Wakil Ketua ACTA Dahlan Pido dan Habib Novel saat di Bareskrim

Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali dilaporkan ke Bareskrim Polri karena diduga kembali menodai agama melalui persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa 13 Desember 2016.

Mantan Bupati Belitung Timur ini dilaporkan oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), ke kantor Bareskrim Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2016).

"Ucapan Ahok yang kami persoalakan adalah kalimat-kalimat yang berbunyi 'ada ayat yang sama yang saya begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat', dan kalimat 'Dari oknum elite yang berlindung dibalik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Almaidah 51'," kata Wakil Ketua ACTA, Dahlan Pido di Bareskrim.

Dari kalimat-kalimat yang disampaikan Ahok, lanjut Dahlan, bisa muncul pemahaman bahwa menurut Ahok ayat Alquran yaitu Surat Al Maidah 51 bisa digunakan untuk suatu hal yang sangat negatif yaitu memecah-belah rakyat.

"Kami sangat tersinggung dengan ucapan tersebut karena Alquran adalah kitab suci umat Islam yang hanya bisa digunakan untuk tujuan-tujuan mulia dan tidak bisa digunakan untuk tujuan yang tidak baik," tegasnya.

Dahlan menambahkan, apa yang disampaikan Ahok dalam persidangan kemarin diduga merupakan tindak pidana baru yang berbeda dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap dia saat ini.

Redaksi yang digunakan Ahok berbeda tetapi secara garis besar maksudnya adalah sama yakni mengatakan Alquran bisa digunakan untuk hal yang tidak baik.

"Kami berharap agar Polisi bisa bertindak tegas terhadap Ahok. Pasal 52 KUHAP memang mengatur bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim," ujarnya.

"Namun penjelasan Pasal 52 menyebutkan bahwa perlindungan kepada terdakwa hanya dalam konteks wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap. Terlebih apa yang disampaikan Ahok kemarin dalam acara eksepsi bukan acara pemeriksaan terdakwa. Jadi Ahok tetap bisa dilaporkan secara pidana karena hukum pidana tetap berlaku bagi siapapun, kapanpun dalam keadaan apapun," tutupnya.

Hingga kini mereka masih membuat laporan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Bareskrim Polri. Belum diketahui apakah laporan ACTA ini diterima atau tidak oleh Bareskrim. Jika diterima akan ada nomor LP yang membuktikan laporan akan diproses. Jika tidak maka pelapor diminta untuk melengkapi barang bukti dalam laporannya.